Pro–Kontra Keikutsertaan Presiden di Board of Peace, Publik Pertanyakan Dampak Nyata

Jakarta — Keikutsertaan Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional Board of Peace memunculkan beragam respons publik. Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari diplomasi aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, sementara sebagian masyarakat mempertanyakan relevansinya dengan konflik global yang masih terus berlangsung.

Kelompok pendukung menilai kehadiran Prabowo di Board of Peace merupakan upaya memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Mereka berpendapat, keterlibatan langsung kepala negara dalam forum perdamaian menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan stabilitas global.

Menurut pandangan kelompok pro, peran tersebut dapat membuka ruang dialog lintas negara sekaligus memperluas kerja sama strategis, baik di bidang politik, keamanan, maupun kemanusiaan. Mereka juga menilai langkah ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Namun, suara kritis juga bermunculan. Sejumlah pengamat mempertanyakan efektivitas forum tersebut dalam menyelesaikan konflik nyata di berbagai belahan dunia. Ada pula yang menyoroti posisi negara-negara besar yang masih terlibat dalam perang, sehingga keanggotaan dalam Board of Peace dinilai berpotensi hanya bersifat simbolik.

Di dalam negeri, sebagian masyarakat juga mempertanyakan prioritas pemerintah. Mereka berharap perhatian Presiden lebih difokuskan pada persoalan domestik, seperti penegakan hukum, ekonomi rakyat, serta isu lingkungan, dibandingkan keterlibatan dalam forum internasional yang dampaknya belum terasa langsung.

Selain itu, muncul pula perdebatan terkait konflik kemanusiaan global, termasuk soal keberpihakan terhadap korban perang. Publik menilai, keikutsertaan Indonesia dalam forum perdamaian seharusnya diikuti sikap tegas dan konsisten dalam membela nilai kemanusiaan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa partisipasi Prabowo dalam Board of Peace merupakan bagian dari diplomasi jangka panjang. Indonesia disebut ingin mengambil peran sebagai jembatan dialog dan mediator, sekaligus menyuarakan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa langkah Prabowo di panggung internasional tidak hanya dipandang sebagai isu diplomasi, tetapi juga menyentuh ekspektasi publik terhadap arah kebijakan nasional. Ke depan, masyarakat menunggu apakah peran tersebut benar-benar membawa dampak konkret, baik bagi perdamaian dunia maupun bagi kepentingan Indonesia sendiri.

Dari sudut pandang hukum tata negara, keikutsertaan Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional seperti Board of Peace merupakan bagian dari kewenangan eksekutif di bidang hubungan luar negeri. Dalam teori ketatanegaraan modern, presiden memang berfungsi sebagai representasi negara di tingkat global, termasuk dalam upaya diplomasi perdamaian.

Sejalan dengan pandangan Hans Kelsen, negara bertindak melalui organ-organnya, dan presiden menjadi organ utama yang membawa kehendak negara dalam relasi internasional. Artinya, secara konstitusional, langkah tersebut dapat dibenarkan selama tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie pernah menekankan pentingnya prinsip checks and balances dalam setiap kebijakan strategis presiden, termasuk politik luar negeri. Menurutnya, keterlibatan kepala negara di forum global idealnya tidak berhenti pada simbol diplomasi, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui manfaat nyata bagi rakyat.

Isu ini juga bersinggungan dengan harapan masyarakat terhadap sikap tegas Indonesia dalam konflik kemanusiaan global, khususnya terkait perjuangan Palestina. Publik menilai, kehadiran Indonesia di forum perdamaian seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina, bukan sekadar hadir dalam dialog yang melibatkan negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan Israel.

Pengamat menilai, keikutsertaan Indonesia lebih tepat dipahami sebagai upaya memperbesar tekanan moral dan diplomasi melalui mekanisme internasional seperti United Nations. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak otomatis berdampak langsung pada penyelesaian konflik atau kemerdekaan Palestina, karena keputusan strategis tetap berada di tangan negara-negara besar.

Karena itu, sejumlah kalangan menilai posisi Indonesia saat ini cukup rentan. Di satu sisi, tetap berada di dalam forum memberi ruang untuk menyuarakan kepentingan kemanusiaan. Di sisi lain, jika tidak disertai sikap yang tegas, kehadiran tersebut berpotensi dipersepsikan hanya sebagai simbol tanpa dampak konkret.

Pengamat menyarankan agar Indonesia tetap terlibat, tetapi dengan garis sikap yang jelas: aktif menyuarakan keadilan bagi korban perang, konsisten membela Palestina, serta memastikan forum tersebut digunakan sebagai alat perjuangan diplomatik, bukan sekadar pencitraan internasional.

Dengan demikian, polemik keikutsertaan Presiden dalam Board of Peace tidak lagi semata soal diplomasi global, melainkan juga menyangkut tanggung jawab konstitusional negara terhadap nilai kemanusiaan dan harapan rakyat. Publik kini menanti apakah langkah tersebut benar-benar mampu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang berpihak pada perdamaian dan kepentingan nasional.

Sawit Jadi Solusi atau Masalah Baru? Ajakan Tanam Sawit Presiden Prabowo Subianto Tuai Pro dan Kontra

Jum'at, 13 Februari 2025

Oleh: Lina Amalia

Konsultan & Satff Legal LBH Anamfal

Jakarta — Ajakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat untuk kembali menanam kelapa sawit menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, sawit dianggap sebagai komoditas strategis yang mampu menggerakkan roda perekonomian. Namun di sisi lain, para pemerhati lingkungan mengingatkan bahwa tanaman sawit bukan solusi bagi persoalan kerusakan lahan dan erosi tanah.

Kelompok yang mendukung kebijakan tersebut menilai sawit masih menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Industri sawit menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi sumber penghidupan utama bagi petani. Mereka berpendapat, jika dikelola secara berkelanjutan, perkebunan sawit dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan.

Menurut pandangan kelompok pro, perluasan sawit dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat daya saing ekspor nasional. Mereka juga mendorong penerapan praktik perkebunan ramah lingkungan, seperti menjaga kawasan hijau dan menanam kembali lahan yang telah digunakan.

Namun, pandangan berbeda datang dari kalangan akademisi dan aktivis lingkungan. Mereka menegaskan bahwa secara ekologis, kelapa sawit tidak efektif mencegah erosi tanah. Sistem perakaran sawit yang relatif dangkal dinilai tidak mampu mengikat tanah sekuat pohon berkayu keras atau vegetasi hutan alami. Akibatnya, saat hujan deras, air lebih mudah mengalir di permukaan tanah dan mempercepat pengikisan lahan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama jika sawit ditanam secara monokultur tanpa tanaman penutup tanah. Selain itu, alih fungsi hutan menjadi kebun sawit juga disebut dapat mengurangi daya serap air serta mengancam keanekaragaman hayati.

Di tengah polemik ini, para pemerhati lingkungan mengimbau masyarakat agar tidak hanya mempertimbangkan nilai ekonomi suatu tanaman, tetapi juga dampaknya terhadap alam. Mereka mengajak warga untuk menjaga pohon-pohon yang masih ada, menanam tanaman secara beragam, serta menghindari pembukaan lahan yang merusak.

“Menanam itu penting, tapi yang lebih penting adalah menanam dengan bijak. Kita perlu menjaga tanaman dan alam secara bersamaan, karena lingkungan yang sehat hari ini adalah warisan bagi generasi mendatang,” ujar salah satu aktivis lingkungan.

Perdebatan soal sawit ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan masih harus terus dicari titik seimbangnya. Ajakan menanam sawit pun kini tidak lagi sekadar soal produksi, melainkan juga menyentuh tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan alam.

Pemerintah Terapkan Aturan Baru Perlindungan Tersangka dan Siapkan Gugatan Lingkungan terhadap 16 Perusahaan

Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah penting dalam pembaruan sistem hukum nasional melalui penerapan sejumlah kebijakan baru yang dinilai berdampak luas bagi masyarakat. Dua kebijakan yang menjadi sorotan adalah larangan menampilkan tersangka di hadapan media massa serta rencana pengajuan gugatan perdata terhadap 16 perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan besar di berbagai wilayah. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi hukum agar lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia sekaligus memperkuat tanggung jawab korporasi. Pemerintah menilai bahwa penegakan hukum tidak hanya soal menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjaga martabat manusia serta kelestarian lingkungan hidup. Langkah ini sekaligus menunjukkan arah baru pembangunan hukum nasional yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam konteks hukum pidana, aturan baru yang berkaitan dengan KUHAP menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak lagi diperbolehkan memperlihatkan tersangka kepada media. Selama ini, praktik tersebut kerap menimbulkan stigma sosial dan membentuk opini publik seolah seseorang sudah pasti bersalah, padahal proses peradilan belum berjalan. Padahal, asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap proses penegakan hukum menjadi lebih manusiawi dan profesional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong aparat untuk lebih fokus pada pembuktian di ruang sidang, bukan pada eksposur media.

Sementara itu, di bidang lingkungan hidup, pemerintah berencana menempuh jalur hukum perdata terhadap 16 perusahaan yang diduga terlibat dalam perusakan lingkungan skala besar. Gugatan tersebut mencakup dugaan pencemaran, kerusakan ekosistem, serta dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Kerusakan lingkungan tidak hanya menghilangkan sumber penghidupan warga, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang dan mengancam keberlanjutan alam. Melalui langkah ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa aktivitas usaha harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Korporasi yang terbukti merugikan alam dan masyarakat akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Secara keseluruhan, dua kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan perlindungan hak individu dan penegakan keadilan sosial. Di satu sisi, negara hadir untuk memastikan proses hukum pidana berjalan adil dengan menghormati martabat tersangka. Di sisi lain, negara juga menunjukkan ketegasan dalam menghadapi pelaku perusakan lingkungan demi melindungi kepentingan publik. Meski implementasinya di lapangan tentu membutuhkan penyesuaian dan pengawasan yang ketat, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi hukum terus bergerak. Diharapkan, pembaruan tersebut mampu menghadirkan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat luas.

KUHP–KUHAP Baru Perkuat Posisi Advokat, Implementasi di Lapangan Masih Perlu Penguatan

Jakarta — Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru bersama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru menandai babak baru reformasi hukum pidana di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya menyentuh substansi pidana, tetapi juga membawa dampak besar terhadap peran para penegak hukum, termasuk advokat.

Selama ini, advokat kerap dipandang sebatas “pendamping formal” di ruang sidang. Dalam banyak kasus, kehadiran advokat baru terasa ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan terdakwa. Padahal, pelanggaran hak asasi justru sering terjadi sejak tahap awal pemeriksaan.

Melalui KUHP dan KUHAP baru, negara mencoba memperbaiki kondisi tersebut dengan memperkuat kedudukan advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Langkah ini dipandang sebagai upaya menyeimbangkan kekuasaan antara negara dan warga, sekaligus mempertegas bahwa advokat bukan sekadar pembela klien, melainkan salah satu pilar utama penegakan hukum bersama polisi, jaksa, dan hakim.

Advokat Kini Bisa Mendampingi Sejak Penyelidikan

Salah satu perubahan paling krusial dalam KUHAP baru adalah diberikannya hak kepada advokat untuk mendampingi klien sejak tahap penyelidikan. Sebelumnya, pendampingan hukum umumnya baru dilakukan setelah status tersangka ditetapkan.

Perubahan ini dinilai penting karena pada tahap awal pemeriksaan sering muncul tekanan psikologis, pengambilan pengakuan tanpa pendamping hukum, hingga terabaikannya hak-hak dasar seseorang.

Dengan aturan baru tersebut, advokat memiliki ruang lebih luas untuk memastikan klien memahami haknya, mencegah pemaksaan pengakuan, serta mengawasi jalannya prosedur pemeriksaan sejak awal.

Tak hanya itu, KUHAP baru juga menegaskan bahwa advokat tidak boleh dikriminalisasi hanya karena menjalankan tugas pembelaan, selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai kode etik profesi.

Sebelumnya, tidak sedikit advokat menghadapi laporan pidana atau gugatan perdata karena dianggap menghalangi proses hukum, padahal sedang menjalankan kewajiban profesionalnya.

Kini, negara secara tegas mengakui bahwa membela klien bukanlah kejahatan, kritik terhadap proses hukum bukan penghinaan, dan strategi pembelaan merupakan bagian sah dari peradilan.

Diakui Setara dengan Aparat Penegak Hukum Lain

KUHAP baru juga secara eksplisit menempatkan advokat sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim sebagai penegak hukum.

Pengakuan ini bukan sekadar simbolik. Secara praktis, advokat kini memiliki dasar hukum lebih kuat untuk meminta akses informasi perkara, menghadiri pemeriksaan, menyampaikan keberatan prosedural, serta memperjuangkan hak klien tanpa rasa takut.

Di sisi lain, KUHP baru memperkenalkan pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, rehabilitasi, dan pendekatan restoratif.

Bagi advokat, perubahan ini membuka ruang pembelaan yang lebih luas. Pembelaan tidak lagi terbatas pada pilihan “bebas atau penjara”, tetapi juga dapat mendorong hakim mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa, dampak perbuatan, kemungkinan pemulihan korban, hingga masa depan pelaku.

Pemerintah Tekankan Etika Profesi

Seiring menguatnya posisi advokat, pemerintah juga menekankan pentingnya etika dan profesionalisme. Hal ini disampaikan secara resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang meminta para advokat menerapkan KUHP dan KUHAP baru dengan tetap menjunjung tinggi kode etik.

Pesannya jelas: hak yang lebih besar harus diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih tinggi.

Advokat dituntut menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak memanipulasi proses hukum, serta tetap berpihak pada keadilan substantif.

Sejumlah Kelebihan bagi Profesi Advokat

Secara umum, KUHP–KUHAP baru dinilai membawa sejumlah keuntungan bagi profesi advokat.

Pertama, perlindungan hukum menjadi lebih kuat. Advokat kini memiliki dasar hukum yang lebih jelas untuk bekerja tanpa takut dikriminalisasi, sehingga menciptakan rasa aman dalam menjalankan tugas pembelaan.

Kedua, peran advokat menjadi lebih proaktif. Kehadiran sejak tahap penyelidikan memungkinkan advokat mengawal hak klien dari awal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas proses peradilan.

Ketiga, pembelaan menjadi lebih substantif. Dengan adanya pidana alternatif, advokat dapat menawarkan solusi hukum yang lebih manusiawi dan proporsional.

Keempat, pengakuan sebagai penegak hukum setara turut memperkuat martabat profesi advokat dalam sistem hukum nasional.

Tantangan Masih Membayangi

Meski demikian, sejumlah tantangan tetap mengemuka.

Dalam KUHP baru masih terdapat ketentuan terkait perbuatan curang dalam proses peradilan yang berpotensi menjerat advokat. Sejumlah pakar hukum yang dikutip media seperti ANTARA News menilai pengaturan ini perlu diawasi ketat agar tidak digunakan secara berlebihan terhadap profesi advokat.

Selain itu, tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan. Perubahan aturan tidak selalu diikuti perubahan budaya hukum. Masih ada risiko aparat menolak kehadiran advokat, pemeriksaan dilakukan tanpa pendampingan, atau hak klien tetap diabaikan.

Di sisi lain, penguatan peran advokat juga berarti beban etika semakin berat. Profesi ini kini lebih disorot publik, sehingga kesalahan kecil dapat berdampak besar pada citra advokat secara keseluruhan.

Penutup

KUHP dan KUHAP baru membuka peluang besar bagi penguatan peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Advokat kini memiliki posisi lebih kuat sejak tahap awal perkara, dilindungi dari kriminalisasi profesi, serta diakui sebagai penegak hukum setara.

Namun, keberhasilan reformasi ini tidak hanya bergantung pada teks undang-undang. Yang jauh lebih menentukan adalah kesiapan aparat, kedewasaan profesi advokat, serta konsistensi penerapan di lapangan.

Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, KUHP–KUHAP baru dapat menjadi tonggak penting menuju peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Sebaliknya, tanpa pengawasan dan komitmen bersama, perubahan ini berisiko berhenti sebatas regulasi di atas kertas.