NEWSDARING-JAKARTA– Insiden polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Yosua atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo sampai saat ini belum menemukan titik terang.

Pengacara Gerardin Ferrari mengatakan, Bharada harus objektif dan kooperatif menjadi justice collaborator. Apalagi kuasa hukumnya telah mengajukan hal tersebut kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Selasa, 09 Agustus 2022.

Menurut manager kantor hukum Gerardin Ferrari & Partners, permintaan kuasa hukum terhadap LPSK untuk menjadikan Bharada E sebagai justice collaborator sudah sangat tepat.

"Dasar hukum Bharada E jadi JC itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu," kata Gerardin Ferrari pasca keluar dari ruang persidangan.

Praktisi hukum alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyampaikan, dalam konteks permohonan Bharada E untuk menjadi JC hendaknya ia harus mengakui bahwa bukan dialah pelaku utamanya.

Sebagai pengacara yang punya pengalaman malang melintang menangani pelbagai macam perkara, ia menerangkan, untuk membongkar kasus kematian Brigadir J memang salah satu alternatifnya adalah menjadikan Bharada E sebagai JC.

"Dalam angka 9 SEMA Nomor 04 Tahun 2011 cukup jelas bahwa salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan," ungkapnya.

Gerard saat dikonfirmasi oleh awak media mengungkapkan, peraturan tersebut korelasinya dengan KPK, LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, Menkumham, dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Manager Law Firm Gerardin Ferrari itu secara substantif menegaskan, saya meyakini dengan Bharada E menjadi JC tentu membutuhkan perlindungan dari LPSK. Bila perlu, hal ini harus disampaikan oleh LPSK kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya merekomendasikan kepada LPSK agar meminta ketegasan dan perlindungan kepada Presiden supaya kasus ini betul-betul terbuka terang benderang dan transparan," kata Gerard.

Harapan saya kepada penyidik Polri harus objektif dan profesional dalam menangani masalah ini. Paling tidak, fungsi Justice Collaborator yang didasarkan kepada SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dan UU Nomor 31 Tahun 2014 perlu dimanfaatkan guna menciptakan keadilan dan kepastian.

Source: https://www.news-daring.com/2022/08/gerardin-ferrari-berharap-bhrada-e-siap.html

Jakarta, Wartapembaruan.co.id – Advokat muda Gerardin Ferrari memberikan apresiasi terhadap pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof Edward Omar Sharif Hiariej, yang mengatakan dalam pembahasan draft RKUHP harus melakukan dialog publik dengan melibatkan advokat.

Manager Firma Hukum Gerardin Ferrari & Partners mengungkapkan, sistem peradilan pidana Indonesia harus berlandaskan ketentuan pasal yang ada dalam draft RKUHP. Pelaksana hukum tersebut melalui empat pilar penegak hukum yang terdiri dari unsur penyidik (Kepolisian), penuntut (Kejaksaan), hakim (Pengadilan), dan advokat (Penasihat Hukum).

Sebagai pengacara yang berpengalaman itu mengatakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merumuskan bahwa sebagai bagian dari penegak hukum, advokat memiliki tanggung jawab besar dan konsekuensi-konsekuensi profesi dan sosial di tengah masih banyaknya praktik penyimpangan peradilan yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum.

"Penyusunan draft RKUHP oleh pemerintah memang melalui tahapan-tahapan sosialisasi, dan perdebatan di kalangan ahli atau pakar hukum, antara lain advokat yang juga berprofesi sebagai penegak hukum," kata Gerardin Ferrari saat ditanya awak media pada Selasa, 30 Agustus 2022.
Dalam kesempatan itu, Gerardin Ferrari sapaan akrabnya Gerad menilai, pernyataan Prof Eddy selaku Wamenkunham adalah momentum strategis dalam mengawal penyusunan RKUHP yang akan menjadi pedoman masyarakat.

Bakal menjadi KUHP baru, pengacara lulusan sarjana hukum UIN Jakarta itu turut menegaskan, semua pasal harus memenuhi landasan sosiologis, yuridis, dan filosofis.

"Landasan filosofis dalam RKUHP adalah terkait unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dari sisi hukum. Semua unsur ini perlu kajian yang sangat mendalam dan diuji melalui pandangan beberapa pakar dan praktisi," kata Gerardin Ferrari pasca keluar dari persidangan PN Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Gerad menyampaikan, draft RKUHP tidak hanya memelurkan pembaharuan dan penambahan pasal. Namun, proses penciptaan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) paling tidak dibahas dari sisi substansi (legal substance) dan kultur (legal culture).

Gerad pun berharap, dengan pemerintah melibatkan peran advokat (legal structure) mengindikasikan asas keterbukaan sungguh tegak dalam penyusunan draft RKUHP. Maka, saya menaruh semangat bagi advokat untuk mengawal RKUHP ini mulai dari penyusunan hingga pembahasan di Komisi III DPR RI.
Menurutnya, peluang dan kesempatan ini harus ditunjukkan oleh peran advokat, termasuk seluruh asosiasi organisasi advokat harus ikut mengawal proses penyusunan draft RKUHP mulai dari awal sampai pembahasan dan pengesahan.

Source : https://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/gerardin-ferrari-advokat-harus-kawal.html